LegalHQWhatsApp

LEGALHQ

Mitra pendampingan hukum dan investasi di Indonesia

Mitra pendampingan hukum dan investasi di Indonesia

Dari pendirian
hingga siap beroperasi.

LegalHQ menyusun strategi hukum, menilai kebutuhan proyek, dan mengoordinasikan pelaksanaan sesuai lingkup yang disepakati. Akta notaris, pekerjaan teknik, studi lingkungan, perpajakan, serta pekerjaan profesi berizin dilakukan oleh pihak berwenang. Izin dan persetujuan diterbitkan instansi berwenang; hasil atau waktu persetujuan tidak dijamin.

Rencanakan investasi AndaDokumen yang perlu ditelaah

Bahasa Indonesia · English · 简体中文. Investor Korea dapat berkonsultasi dalam bahasa Inggris.

Persyaratan ditentukan berdasarkan kegiatan usaha, KBLI, struktur investasi, kepemilikan, lokasi, skala proyek, tingkat risiko, produk/proses produksi, dan peraturan sektoral. Daftar berikut merupakan ruang lingkup penilaian, bukan daftar dokumen yang wajib dipenuhi setiap proyek.

01

Penilaian proyek

02

Peta jalan regulasi & perizinan

03

Lingkup kerja & penawaran

04

Pelaksanaan & koordinasi

05

Kesiapan operasional

06

Dukungan hukum berkelanjutan

01 /

Penilaian awal & struktur investasi

Petakan kegiatan usaha dan KBLI yang berlaku, keterbukaan kepemilikan asing, skema PMA/PMDN, persyaratan modal, dan lokasi sebelum pendirian.

Dokumen yang perlu ditelaah
  • Deskripsi bisnis/produk
  • bagan pemegang saham dan pemilik manfaat
  • rencana investasi dan pendanaan
  • lokasi rencana
  • penilaian kegiatan/KBLI.
02 /

Pendirian perusahaan

Koordinasikan pendirian dengan notaris yang ditunjuk dan profesional pendukung, lalu tata dokumen korporasi.

Dokumen yang perlu ditelaah
  • Usulan nama PT
  • KTP/paspor pemegang saham, direksi, komisaris
  • dokumen pendirian dan kewenangan pemegang saham badan hukum
  • bukti alamat
  • anggaran dasar dan akta
  • pengesahan AHU
  • informasi pemilik manfaat
  • NPWP dan registrasi pajak. Dokumen asing dapat memerlukan terjemahan dan legalisasi/apostille.
03 /

OSS & perizinan berusaha

Siapkan profil OSS, selaraskan kegiatan dan tingkat risiko, lalu pantau sertifikat standar, izin, dan perizinan penunjang yang berlaku.

Dokumen yang perlu ditelaah
  • Akun OSS dan data perusahaan
  • NIB
  • data proyek/lokasi dan investasi
  • sertifikat standar atau izin sesuai risiko
  • PB UMKU dan persetujuan sektoral bila berlaku.
04 /

Uji tuntas lokasi & kawasan industri

Tinjau status tanah/sewa, penggunaan yang diizinkan, kesesuaian tata ruang, ketentuan kawasan industri, dan fasilitas sebelum menyepakati penggunaan lokasi.

Dokumen yang perlu ditelaah
  • Sertifikat tanah dan catatan kepemilikan
  • perjanjian sewa/jual beli
  • rencana tapak dan koordinat
  • KKPR atau dokumen tata ruang yang berlaku
  • persetujuan kawasan dan informasi utilitas.
05 /

Kesiapan lingkungan

Identifikasi persyaratan lingkungan yang berlaku dan koordinasikan penyusunan teknis dengan tenaga ahli lingkungan yang kompeten.

Dokumen yang perlu ditelaah
  • Data proses, kapasitas, bahan baku, air, emisi, dan limbah
  • AMDAL atau UKL-UPL beserta persetujuan lingkungan, atau SPPL sesuai ketentuan
  • persetujuan teknis dan dokumen kelayakan operasional bila diwajibkan. Persyaratan tersebut berlaku sesuai klasifikasi kegiatan dan proyek.
06 /

Kesiapan bangunan & pabrik

Koordinasikan persetujuan bangunan dan bukti kelaikan fungsi dengan pemilik, perencana, dan profesional teknis.

Dokumen yang perlu ditelaah
  • Bukti penggunaan/kepemilikan tanah
  • gambar arsitektur, struktur, dan MEP
  • PBG
  • catatan pemeriksaan dan gambar terbangun (as-built)
  • SLF
  • persyaratan kebakaran, peralatan, dan utilitas bila berlaku. Bangunan sewa yang sudah ada tetap perlu ditinjau dokumennya.
07 /

Tenaga kerja & personel asing

Siapkan kerangka ketenagakerjaan dan kaji persyaratan personel asing sebelum perekrutan atau penempatan.

Dokumen yang perlu ditelaah
  • Kontrak PKWT/PKWTT
  • peraturan perusahaan atau PKB bila diwajibkan
  • registrasi BPJS
  • kebijakan upah dan HR
  • pelaporan ketenagakerjaan
  • pengesahan RPTKA bila diwajibkan serta dokumen keimigrasian/tinggal yang berlaku bagi TKA.
08 /

Kesiapan operasional & kepatuhan lanjutan

Selesaikan tindak lanjut hukum, tetapkan penanggung jawab, dan susun kalender kewajiban perusahaan setelah beroperasi.

Dokumen yang perlu ditelaah
  • Kontrak pemasok, pelanggan, distribusi, dan logistik
  • kewenangan perbankan
  • dokumen impor/kepabeanan bila relevan
  • persetujuan sektor/produk
  • daftar izin dan masa berlaku
  • LKPM dan pelaporan lain bila berlaku
  • laporan kesiapan dan daftar tindak lanjut.

Peta jalan disesuaikan dengan proyek. Tidak semua dokumen berlaku untuk setiap usaha; persetujuan diterbitkan instansi berwenang. Pekerjaan notaris, pajak, teknik, studi lingkungan, keimigrasian, dan biaya resmi dirinci tersendiri dalam penawaran. Pendirian perusahaan/pabrik merupakan proyek terpisah di luar paket bulanan.

Rujukan resmi: PP 28/2025 · OSS · SIMBG · PBG / SLF · AHU · Kementerian Lingkungan Hidup

Ruang lingkup penilaian & koordinasi
  1. Penilaian proyek & rencana investasi
  2. Struktur investasi & perusahaan
  3. Pendirian PT PMA atau badan usaha yang sesuai
  4. AHU, dokumen perusahaan & pemilik manfaat
  5. NPWP, OSS & NIB
  6. Perizinan berbasis risiko & sertifikat standar
  7. Uji tuntas hukum lokasi & tanah pabrik
  8. Kesesuaian tata ruang & penggunaan lahan
  9. Ketentuan kawasan industri bila berlaku
  10. SPPL, UKL-UPL atau AMDAL sesuai klasifikasi
  11. Perizinan sektoral/industri & PB UMKU
  12. PBG & koordinasi hukum bangunan
  13. SLF & kesiapan penggunaan bangunan
  14. Tenaga kerja asing & koordinasi RPTKA
  15. Tenaga kerja Indonesia & sistem SDM
  16. Koordinasi BPJS
  17. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan & kerangka hukum SDM
  18. Kontrak operasional
  19. Pelaporan OSS, korporasi & investasi serta kepatuhan lanjutan
  20. Penilaian kesiapan operasional
  21. Dukungan tim legal eksternal berkelanjutan

Kajian Hukum Awal Lokasi Pabrik

Sebelum menyepakati pembelian atau sewa, kami meninjau dokumen hak atas tanah, kepemilikan atau sewa, kesesuaian tata ruang dan penggunaan lahan, ketentuan kawasan industri, kesesuaian kegiatan/KBLI dengan lokasi, implikasi perizinan awal, serta persoalan hukum yang terlihat dari dokumen tersedia. Temuan awal dapat memerlukan verifikasi instansi atau kajian teknis lanjutan. LegalHQ bukan perantara properti.

Konsultasikan rencana lokasi

Baca panduan terkait

Panduan Pendirian Perusahaan & Pabrik di Indonesia

Materi panduan dalam Bahasa Indonesia, English, dan 简体中文 sedang disiapkan. Belum tersedia untuk diunduh. Anda tetap dapat mengajukan penilaian proyek.

Rencana investasi manufaktur di Jawa Tengah

Proyek di Kendal, Batang, dan Semarang dapat dibahas dalam penilaian lokasi dan peta jalan pendirian usaha. Kebutuhan kawasan industri ditelaah sesuai proyek; tidak ada klaim afiliasi dengan pengelola kawasan.

Baca panduan terkait

FORMULIR INVESTOR

Ceritakan
rencana investasi Anda.

Mulai dengan informasi nonrahasia. Siapkan ringkasan untuk ditinjau, lalu pilih untuk mengirim melalui WhatsApp. Formulir ini tidak mengirim atau menyimpan permintaan di server.

Bahasa Indonesia · English · 简体中文. Investor Korea dapat berkonsultasi dalam bahasa Inggris.

Dokumen yang perlu ditelaah